Komisi V DPR menunggu janji Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang sanggup menyelesaikan relokasi infrastruktur Porong tahun 2011.
Pasalnya, relokasi jalan raya dan tol Porong sangat mendesak untuk diselesaikan. Anggota Komisi V DPR, Adjie Massaid mengatakan, prioritas yang harus diselesaikan BPLS adalah relokasi infrastruktur Porong.
“BPLS sanggup menyelesaikan relokasi Jalan Raya Porong tahun 2011. Kita tunggu bukti nyata kesanggupan BPLS itu,” ujarnya saat meninjau lumpur bersama anggota Komisi V DPR lainnya di tanggul Lumpur Siring, Selasa (11/5/20010).
Politisi asal Partai Demokrat ini menambahkan, dari penjelasan yang dipaparkan BPLS, lahan untuk relokasi yang belum dibebaskan tinggal 4 persen. Namun, BPLS akan segera menyelesaikan pembebasan lahan itu.
Adjie mengatakan, relokasi Jalan Raya Porong dan Tol Porong itu sangat mendesak, sehingga BPLS harus segera merampungkan akses jalan menuju Jawa Timur wilayah selatan dan timur itu.
Suami artis Angelina Sondach tersebut menandaskan, untuk menyelesaikan relokasi di kawasan Porong dibutuhkan dana sekitar Rp9 triliun. Dana sebesar itu, selain untuk infrastruktur juga untuk pemukiman penduduk. “Sedangkan kita tidak punya anggaran sebanyak itu,” ucapnya.
Yang bisa dilakukan saat ini, lanjut Adjie Massaid, pemerintah merelokasi Jalan Raya Porong dan Tol Porong. Karena dua infrastruktur itu sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
Akbar Faizal juga anggota Komisi V DPR dari Partai Hanura mendesak agar pemerintah segera merelokasi korban lumpur yang tidak masuk peta terdampak tapi kondisi kawasannya sudah mengkhawatirkan. Tidak ada alasan pemerintah menunda-nunda evakuasi warga yang terdampak lumpur.
“Saya sudah melihat langsung kondisi di sekitar lumpur. Seperti warga Siring Barat dan Jatirejo Barat yang berbatasan dengan tanggul kolam penampungan lumpur (pond), keselamatannya harus dipikirkan,” ujar Akbar Faizal.
Sementara itu, Imam Nahrowi, anggota Komisi V lainnya mengaku pesimis relokasi infrastruktur di kawasan Porong seperti jalur alteri dan tol Porong akan bertahan lama. Sebab, sejauh ini kawasan di sekitar lumpur selain banyak bermunculan gas, juga terjadi penurunan tanah (subsidence).
“Upaya untuk mengatasi semua itu, pemerintah harusnya mendatangkan ahli untuk menutup semburan. Karena jika semburan lumpur belum juga berhenti akan terus berdampak pada kerusakan di sekitar Porong,” urai politisi asal PKB itu.
Komisi V DPR yang diketauai Yoseph Umar Hadi melihat langsung kondisi di kawasan semburan lumpur. Sebelum melihat tanggul, semburan dan relokasi jalur arteri Porong, rombongan mendengarkan pemaparan dari BPLS di Kantor BPLS Gayungsari, Surabaya.
Kepala BPLS Sunarso mengatakan untuk relokasi jalur alteri Porong dan tol Porong pihaknya optimis bisa kelar 2011. “Kendalanya kini tinggal 4 persen lahan yang belum dibebaskan. Tapi BPLS dan P2T (Panitia Pembebasan Tanah) berusaha secepat mungkin untuk membebaskan lahan itu,” ujarnya.
Mantan Pangdam IV Diponegoro tersebut menambahkan, untuk relokasi jalur alteri Porong saat ini terus dilakukan. Sehingga, setelah semua lahan sudah dibebaskan pengerjaannya tidak akan menemui kendala.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar